Pemkab Aceh Utara Dapat Tambahan Alokasi 562 Formasi PPPK dan CPNS

Beranda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mendapat tambahan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS sebanyak 562 orang.

Penambahan formasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis (14/3/2024) yang lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, Saifuddin MSP, menjelaskan bahwa SK tersebut diterima dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 bersamaan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

“Pj Bupati menerima SK tersebut setelah mengikuti rapat tersebut,” ujar Saifudin di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Senin (18/3/2024).

Menurut Saifuddin, penambahan formasi slot online kali ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah mencapai 562 formasi, terdiri dari 522 formasi PPPK dan 40 formasi CPNS. Hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mengalokasikan formasi untuk PPPK tanpa formasi CPNS.

Kuota formasi yang diberikan oleh Kementerian PANFRB sesuai dengan usulan yang diajukan melalui aplikasi e-formasi pada Februari 2023.

Dari 522 formasi PPPK yang diberikan, formasi terbanyak adalah untuk guru honorer sebanyak 162 orang, diikuti oleh tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 100 orang. Sisanya dialokasikan untuk tenaga teknis yang akan ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Demikian pula dengan kuota CPNS sebanyak 40 orang yang juga ditujukan untuk kebutuhan tenaga teknis di dinas-dinas,” tambah Saifuddin.

Keputusan penerimaan ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah honorer di Aceh Utara yang mencapai ribuan orang. Dengan adanya penerimaan rutin setiap tahun, diharapkan semua tenaga honorer dan kontrak dapat terakomodasi dengan baik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintah serta memastikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat.